BeritaBalap.com-Sekretaris Umum (Sekum) Pengprov IMI DKI Jakarta Dodi mengkritisi sekaligus memprotes dengan keras jika kemudian ada penambahan 2 klub pemilik suara dari PP IMI untuk Musprov IMI DKI Jakarta pada Sabtu nanti yang notabene akan memilih Ketum IMI DKI Jakarta periode 2026-2030.
Dalam konteks ini, menjadi 20 klub pemilik suara (termasuk peninjau) dari sebelumnya 18. Pertanyaan kritisnya, kenapa Sekum IMI DKI Jakarta tidak terima menyangkut hal tersebut ? Apa yang menjadi alasan kuat, logis dan berkekuatan hukum ?
Penegasannya adalah, bahwa keputusan tertinggi sehubungan pemilik suara itu sudah diputuskan dalam Rakerprov IMI DKI Jakarta sekira 2 bulan lalu dan ini keputusan tertinggi. Catat dan pahami itu ya ! Ada tertulis dalam aturan yang jelas dan tegas. Alhasil, bersifat absolut atau mutlak dan mengikat. Kalau dalam bahasa hukum disebut inkracht atau berkekuatan hukum.
“Jadi sudah diputuskan saat Rekerprov IMI DKI Jakarta, sudah pula disepakati dan diamini semua klub. Termasuk kita juga sudah melaporkan kepada pihak PP IMI. Jadi ketika kemudian bertambah 2 klub jelang Musprov IMI DKI Jakarta (keputusan Waketum Organisasi PP IMI, red), maka ini hal yang tidak bisa diterima berdasarkan aturan organisasi. Apalagi jika kemudian alasannya lupa dimasukkan, “tegas Dodi yang terbukti sudah 25 tahun menjadi Sekum IMI DKI Jakarta.
Patut dipahami, sepak-terjangnya Dodi dalam dunia organisasi terbukti nyata. Termasuk prestasi yang diraih bersama jajaran pengurus lain. Ingat juga, IMI DKI Jakarta pernah beberapa kali mencatat sebagai IMI Terbaik (dari 38 Pengprov IMI). Bahkan pernah hattrick sebagai IMI Terbaik tahun 2021, 2022 dan 2023 dibawah kepemimpinan Ketum Anondo Eko.
“Hargailah kita yang ada di Pengprov IMI. Saya netral dan tegak-lurus dengan aturan yang ada bahwa Rakerprov yang diselenggarakan setiap tahun itu sebagai keputusan tertinggi. Ingat, sehubungan 18 klub pemilik suara itu terbukti semua klub mengetahui, dan sudah sepakat semua, juga diketahui PP IMI. Jangan diubah-ubah lagi dengan banyak alasan. Kita harus tegakkan aturan yang ada. Masukan saya, biarkan saja para kandidat bertarung secara fair berdasarkan aturan prosedural yang ada, “tambah Dodi saat berkomunikasi langsung dengan Berita Balap dan Video Balap. BB1
