BeritaBalap.com-Soal pemisahan Kejurnas Motocross 2021 dan Kejurnas Grasstrack 2021 itu secara logika hukum tidak perlu diperbedebatkan ya. Tidak perlu dibantah. Apa sebab ? Karena IMI punya landasan hukum. Punya acuan. Punya referensi sebagai sebuah induk organisasi olahraga bermotor. Paham ya sampai disini.
BACA (JUGA) : Haji Eddy Saputra Tegakkan Aturan Dan Logika Akal Sehat, Demi Balap Nasional ‘Bersih’
Maka dari itu solusi pemisahan adalah wajib hukumnya. Absolut alias mutlak hukumnya. Anyway, dalam menjalankan dan memutuskan dan menolak dan sebagainya, maka kita harus berpatokan pada apa yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama. Maksudnya, jangan kita debat kusir tanpa ada patokan.
“Kan semua sudah ada di materi Rakornis IMI 2020. Jadi begini, negara kita Indonesia ini adalah Negara Hukum. Tidak terkecuali di organisasi PP IMI, yang mempunyai organisasi induk bernama KONI. IMI diakui oleh undang undang dan disahkan oleh Menkumham”.
“Selain itu di tingkat internasional IMI adalah anggota resmi FIA dan FIM. Jadi IMI sudah mempunyai anggaran dasar sebagai aturan (hukum) yang harus dipahami dan dilaksanakan. Akan tetapi banyak sekali masyarakatnya selalu melanggar hukum atau apa yang disebut perbuatan melawan hukum, “terang Eddy Saputra, Direktur Offroad Olahraga Motor PP IMI.
“Jadi penyebab orang yang melanggar hukum itu bisa tidak tahu (bodoh), bisa juga tidak mau tahu, sudah terbiasa, karena ada kesempatan, merasa selalu benar atau punya backing. Makanya, kita akan hadapi sampai dimana mereka. Selama IMI punya landasan hukum yang kuat, “tambah Eddy Saputra. BB1
